Temanggung - Pemerintah Kabupaten Temanggung menekankan pentingnya pengawalan dan validasi data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Wakil Bupati, Nadia Muna menyebutkan ketepatan data mentah (assessment) menjadi kunci utama efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta efisiensi anggaran daerah.

"Apabila assessment yang kita berikan ini tidak tepat sasaran, tentu program dan anggaran strategis tidak akan bisa optimal," ujar Wabup saat menutup Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Aula Progo Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida), Kamis (10/9/2026) siang.

Wabup Nadia mengungkapkan, permasalahan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran hingga temuan anomali data Desil kemiskinan masih sering dijumpai di lapangan. Kondisi ini diperkuat oleh banyaknya aduan masyarakat yang masuk melalui media sosial, maupun laporan langsung.

Meski penentuan status Desil sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Temanggung memiliki peran vital dalam melakukan pengawalan dan verifikasi di tingkat tapak. Pemkab mendorong para Camat hingga Kepala Desa untuk aktif menyisir dan melaporkan, jika ditemukan ketidaksesuaian data warga miskin.

"Pemerintah daerah memang tidak mempunyai hak untuk menentukan Desil, namun kita diberi kewenangan untuk mengawal dan mengoreksi," lanjut Nadia.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi acuan utama. Nadia meminta seluruh jajaran aparatur desa dan kecamatan memposisikan pengolahan data sebagai instrumen utama dalam penyelesaian masalah sosial masyarakat.

Selain pembenahan data Desil, Pemkab Temanggung juga mengimbau sosialisasi masif terkait program perbaikan data terpadu (Validus) bagi masyarakat yang belum terakomodasi atau mengalami kendala status kepesertaan jaminan kesehatan. 

Sekretaris Bapperida, Esti Dwi Utami, menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan di daerah terus dilakukan secara sistematis dan terpadu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,78 persen.

"Kunci keberhasilan intervensi program penanggulangan kemiskinan terletak pada akurasi data. Data yang valid dan akurat akan menyokong tiga pilar strategis, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong-kantong kemiskinan," ujar Esti.

Ia juga menegaskan, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup pemerintah daerah, perangkat desa, swasta, hingga akademisi.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung, Riyadi Kaunaen, menyoroti pentingnya akurasi dan kesahihan data lapangan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

Riyadi menegaskan, bahwa keselarasan informasi antara masyarakat dan petugas pendata menjadi kunci agar program intervensi penanganan kemiskinan dapat dieksekusi secara tepat sasaran. Menurutnya, ketidaksesuaian parameter penilaian di lapangan sering kali memicu keluhan dari warga yang membutuhkan.

"Data yang dikumpulkan harus benar-benar fix dan sesuai dengan kondisi rill di lapangan. Jika data yang diberikan tidak utuh, maka penanganan, serta eksekusinya nanti tidak akan tepat sasaran. Antara petugas pendata dan masyarakat harus satu visi demi perbaikan ekonomi bersama," tandasnya.

Di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang terbatas, ia mendorong seluruh jajaran terkait untuk berinovasi dan berkreasi dalam merancang program penanggulangan kemiskinan yang manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat.

"Langkah alternatif ini sangat vital untuk mengcover warga tidak mampu yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan. Kami di legislatif, khususnya Komisi D, berkomitmen penuh mendukung penganggaran, serta program-program kesejahteraan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga Temanggung," pungkasnya. (Tfa;Ekp)