TEMANGGUNG, Pemerintah Kabupaten Temanggung mewajibkan segenap aparatur sipil negara (ASN) di wilayah Kabupaten Temanggung untuk membeli bawang putih produksi lokal. Tujuannya tak lain adalah untuk mempercepat penyerapan hasil panen petani yang saat ini masih melimpah dan belum terjual, dengan demikian maka dapat menaikkan harga bawang putih yang saat ini anjlok di pasaran.
Aturan itu tertuang dalam surat edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 520/889/VII/2020 tertanggal 22 April 2020 perihal penyerapan bawang putih yang ditandatangani Sekretaris Daerah Drs. Hary Agung Prabowo, MM. Surat edaran tersebut mengatur golongan III dan IV, wajib membeli minimal 2 kilogram (kg) bawang putih, dan golongan I dan II, diwajibkan membeli bawang putih minimal 1 kg. Adapun jumlah ASN di Kabupaten Temanggung sekitar 9.000 orang. Pembelian bawang putih ini nantinya akan dikoordinasikan oleh pimpinan masing-masing dinas dan instansi.
Bagian Humas Setda telah mengkoordinir pembelian bawang putih bagi ASN di lingkungan Kantor Setda Temanggung. Bawang putih tersebut berasal dari para petani di Kecamatan Kledung, dimana hasil panen cukup banyak dan belum terserap.
Kabag Humas, Sumarlinah S.Sos, M.Si mengatakan bahwa saat ini petani membutuhkan dukungan dari semua pihak terkait dengan penyerapan hasil panen bawang, utamanya dari para ASN.
“Dengan adanya kewajiban pembelian bawang putih oleh ASN setidaknya bisa menolong petani yang saat ini sebenarnya masih menyimpan banyak persediaan bawang putih. Para petani belum menjual hasil panen seluruhnya dikarenakan pemasarannya lesu dan harga jualnya pun yang rendah,” terangnya.
Ia juga menambahkan, dengan adanya peningkatan volume pembelian dari para ASN maka penyerapan bawang putih akan semakin tinggi dan dharapkan petani tidak mengalami kerugian.
Dengan pembelian dari ASN ini diharapkan dapat membantu menyerap 20-30 persen panen bawang putih dari petani. Meskipun dalam edaran tersebut ditetapkan tentang batasan minimal pembelian bawang putih, namun diharapkan para ASN di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mau melakukan pembelian diatas batas yang ditetapkan dan melakukan pembelian berulang. (humas)