Temanggung - DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan sejumlah rekomendasi pada Bupati atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024.

Rekomendasi itu disampaikan Juru bicara Pansus, Slamet SE pada rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPj Bupati Temanggung tahun 2024, Senin (17/3/2025).

Pada rapat yang dipimpin ketua DPRD Yunianto itu, Slamet SE menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil musyawarah, di antaranya pada Indek Pembangunan Manusia dan pendapatan daerah.

Ia mengatakan, untuk peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif;
dan meningkatkan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan yang merata berstandar nasional/internasional.

Rekomendasi itu disampaikan, karena kinerja IPM masih standar dan belum ada lompatan kinerja pembangunan SDM.

Capaian indikator IPM, sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, tahun 2024 capaian IPM meningkat, namun masih pada level di atas 71-72, yaitu sebesar 71,86 meningkat dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023, IPM Kabupaten Temanggung sebesar 71,33.

Dikatakan rekomendasi pada bidang keuangan, terhadap realisasi pendapatan direkomendasikan perlunya upaya-upaya yang lebih konkret dalam pencapaian, perlu menetapkan target-target yang realistis sesuai dengan potensi yang ada. Kemudian, memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka kesadaran pembayaran wajib pajak.

Ia melanjutkan, rekomendasi itu muncul, karena realisasi pendapatan daerah tahun 2024 melebihi dari target sebesar Rp 2,101triliun atau terealisai sebesar 102,14?ri target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024.

Beberapa komponen pendapatan yang berasal dari PAD tidak mencapai target, antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikarenakan penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) aturan baru dari Rp 60 juta menjadi Rp 80 juta, dan rendahnya kemampuan membayar dari wajib pajak.

Wakil Bupati Nadia Muna menyampaikan penghargaan atas kinerja Panitia Khusus LKPj DPRD Kabupaten Temanggung yang telah memberikan rekomendasi yang sangat penting bagi Pemkab Temanggung dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Disampaikan, hasil pembahasan LKPj Bupati Temanggung Tahun 2024 antara DPRD dengan eksekutif yang dituangkan dalam catatan-catatan strategis dan rekomendasi merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan dari segenap anggota DPRD Kabupaten Temanggung selaku wakil masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024. 

"Rekomendasi ini adalah salah satu perwujudan check and ballance yang saling bersinergi dan melengkapi antara Bupati sebagai pemimpin Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai representasi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang- undangan," kata Wabup. 

Rekomendasi DPRD ini secara umum memberikan arahan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat ecara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Wabup menambahkan, rekomendasi DPRD akan dipelajari dan menjadi acuan dalam penyusunan dalam pelaksanaan
perencanaan, penganggaran pembangunan di tahun mendatang.

Pihaknya menyadari, bahwa perencanaan penganggaran program dan kegiatan pembangunan belum optimal dan masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Untuk itu, dengan segenap tenaga dan upaya, serta dengan dukungan dari DPRD Kabupaten Temanggung akan terus berupaya agar target-target dapat direalisasikan, sebagaimana yang telah terangkum dalam dokumen RPJMD, RKPD, maupun Renstra masing-masing Perangkat Daerah. (Aiz;Chy;Ekp)