Temanggung - Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sejatinya merupakan entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, yang memiliki peran strategis mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dari penghasilannya akan menambah pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Namun, tak jarang keberadaan BUMD justru menjadi polemik, lantaran, selain tidak menghasilkan keuntungan, juga terus merugi dan justru menjadi beban bagi pemerintah daerah. 

Menyoroti hal tersebut, Bupati Agus Setyawan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) dengan tegas menyatakan, bahwa keberadaan BUMD semestinya mampu mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan mendukung pembangunan. Namun, jika faktanya ada BUMD yang terus merugi, maka lebih baik ditutup saja. 

"BUMD dibentuk untuk mencari keuntungan, ya carilah keuntungan. Jangan BUMD justru memfasilitasi orang-orangnya, teman-temannya saja. Kalau tidak bisa menghasilkan keuntungan, ya lebih baik ditutup saja," ujarnya di Graha Bhumi Phala, Rabu (27/3/2025). 

Agus Gondrong menegaskan pula, BUMD akan dilihat atau dievaluasi hingga akhir tahun 2025 nanti. Ia memberikan tenggang waktu hingga akhir tahun, apabila keberadaan BUMD tidak bisa memberikan profit atau keuntungan, sebagaimana keberadaannya harus profit oriented guna menambah PAD, maka akan ditutup.

"Jadi nanti kita lihat akhir ceritanya BUMD di akhir tahun 2025, kalau tidak bisa menghasilkan keuntungan tutup mawon (tutup saja_red). Kasihan yang nombok, akhir-akhirnya nanti ya rakyat yang nombok," tegasnya.

Adapun BUMD yang ada di Kabupaten Temanggung, yaitu PD Aneka Usaha, Perumda Air Minum Tirta Agung, PD Bank Pasar, PT BPR BKK Temanggung, Apotek Waringin Mulyo, dan PD Bhumi Phala Wisata. Dari data yang ada, hingga Februari 2025 baru tiga BUMD yang melebihi target, yakni Perumda Air Minum Tirta Agung, Apotek Waringin Mulyo, dan Perumda BPR Bank Pasar. (Ary;Sv;Ekp)