Temanggung - Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nasional, Agus Parmuji berharap, Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara tidak membuat kebijakan yang kontroversial, khususnya berkaitan dengan cukai rokok dan cukai tembakau. Pasalnya, kenaikan cukai yang ada sekarang telah melemahkan industri tembakau dari hulu hingga ke hilir, sehingga berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. 

"Harapan kami, menteri baru punya jiwa nasionalisme, menjaga kedaulatan petani tembakau dari hulur ke hilir dari industrinya sampai ke petani. Kami khawatir, semoga cukai tidak dinaikkan secara signifikan, sebab ketika cukai itu dinaikkan, maka yang terjadi adalah kiamat ekonomi pertanian tembakau," ujarnya saat ditemui di Perwakilan Pabrik PT Djarum di Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Rabu (16/9/2026). 

Parmuji meminta, agar Menteri Suahasil berpikir secara sehat, memakai hati nurani, bahwa Indonesia berbeda dengan negara lain, yakni ada petani, ada buruh tani, buruh pabrik. Hal ini merupakan simbol kedaulatan, tembakaunya ditanam di Indonesia, produk juga dibuat di Indonesia termasuk kontribusi secara finansial juga masuk ke negara. Menkeu juga diminta agar tidak mudah diintervensi kepentingan yang akan merusak sektor pertembakauan. 

"Jangan hanya berpikir tentang pendapatan negara, yang kami takutkan Pak Menteri baru ini hanya mengejar pendapatan negara dari cukai. Ini akan salah dengan menaikkan cukai pendapatan negara akan terpenuhi, prediksi kami malah turun, karena omset penjualan yang terkoneksi dengan daya beli masyarakat akan turun," tegasnya. 

Menurutnya, kebijakan penetapan cukai rokok saat ini masih belum berimbang, karena yang diterima negara lebih besar daripada uang yang berputar di tingkat petani dan industri. 

Agus Parmuji bahkan mengibaratkan industri hasil tembakau dari hulu hingga ke hilir ini merupakan BUMN yang dikelola swasta, negara hanya mau pendapatannya, tetapi tidak mau permasalahannya. 

Agus Parmuji meminta kesadaran Kementerian Keuangan untuk turut serta menjaga pertanian tembakau, sebab kontribusi pendapatan dari cukai ini sangat besar untuk negara. Di sisi lain, ia juga mendorong statemen Suahasil yang akan menggempur rokok ilegal, sebab Suahasil bukan orang baru soal urusan kebijakan fiskal negara. Selain itu, Suahasil diminta juga untuk melindungi tata niaga secara nasional dengan mengatur laju impor tembakau yang masuk ke Indonesia. 

"Impor itu bahaya banget kalau tidak dikendalikan, bisa membuat kebijakan jangan sampai tembakau yang masuk ke Indonesia itu lebih murah ketimbang tembakau yang ada di petani. Ketika tata niaga diatur, maka negara akan melindungi rakyatnya, lalu kalau bisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang kembali ke daerah ini adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan kualitas bahan baku, maka kalau bisa ditambah," katanya. 
    
Desakan lain adalah di sisa panen tembakau tahun 2026 ini, agar pemangku kebijakan bisa berkoordinasi dengan pihak industri untuk membeli dengan harga yang mahal di tingkat petani tembakau. Ia menggaris bawahi, bahwa cukai tembakau menyumbang kepada kas negara dengan jumlah yang tidak main-main, yakni sebesar kurang lebih Rp 203 triliun. 

"Salah satu program untuk mensejahterakan rakyat saat ini harus didorong, sebagaimana cita-cita presiden tentang bagaimana tingkat komponen dalam negeri ini dipakai paling tidak 80 %, seharusnya direalisasikan salah satunya lewat industri tembakau. Saat ini ada upaya bisnis berpayungkan kesehatan, mereka ingin menguasai perdagangan nikotin di Indonesia, tapi berpayungkan kekuasaan dunia melalui jalur kesehatan, ini tidak fair, maka negara harus jeli," tandasnya. (Ary;Istw;Ekp)