Temanggung – Jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Temanggung bersama perwakilan unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mengikuti Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) secara daring melalui zoom meeting, Kamis (17/9/2026) di Kantor Dinsos Temanggung. 

Langkah ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung kesiapan transformasi tata kelola data bantuan sosial nasional yang ditargetkan meluncur resmi pada April 2027 mendatang.

Kegiatan yang berpusat secara luring di Aula Tat Twam Asi, Dinsos Provinsi Jawa Tengah ini, diikuti secara intensif oleh delegasi Kabupaten Temanggung, yaitu Setyo Sumaryanto, selaku Ketua IPSM Kabupaten Temanggung dan Sekretaris IPSM Provinsi Jawa Tengah; Ani Lusiyah, Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinsos Temanggung; Yoki Mistoyo, Ketua Karang Taruna Kabupaten Temanggung; Sigit Rumiyanto, Koordinator Tagana Kabupaten Temanggung, kemudian perwakilan Pordam (Pelopor Perdamaian) Kabupaten Temanggung; serta Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) Kabupaten Temanggung.

Dalam rapat tersebut, Dinsos dan Pilar Sosial Kabupaten Temanggung menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk melakukan aktivasi Perlinsos secara mandiri. Langkah mandiri ini dinilai menjadi kunci utama untuk meningkatkan capaian target kepesertaan lokal secara masif, sekaligus mengedukasi warga agar lebih berdaya dalam mengawal hak sosial mereka.

Ketua IPSM Kabupaten Temanggung, Setyo Sumaryanto, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat untuk bergerak mandiri sangat krusial guna mengawal validitas data By Name By Address (BNBA) di tingkat desa dan kelurahan. Sinergi ini ditujukan untuk meminimalkan tingkat kesalahan sasaran (inclusion and exclusion error) dalam penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan hasil koordinasi, berikut adalah poin-poin strategis yang siap diimplementasikan di Kabupaten Temanggung:

   1. Aktivasi Mandiri dan Gerakan Peduli Tetangga: Masyarakat didorong untuk melakukan registrasi dan aktivasi akun secara mandiri melalui Portal Perlinsos dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sudah aktif. Warga juga diajak aktif menjadi Agen Perlinsos untuk membantu memverifikasi kelayakan bansos di lingkungan sekitar rumah mereka,

   2. Temanggung Masuk Perluasan Lokus: Kabupaten Temanggung ditetapkan menjadi bagian dari 17 Kabupaten/Kota Tambahan Lokus perluasan digitalisasi bansos di Jawa Tengah. Akses Portal Perlinsos telah dibuka penuh untuk mempersiapkan pelaksanaan operasional di lapangan,

   3. Penyaringan Data Otomatis: Sistem perlindungan sosial ke depan mengadopsi interkoneksi data ketat lintas kementerian/lembaga (SPLP). Kelayakan penerima bansos (PKH dan BPNT) akan disaring otomatis secara berkala berdasarkan parameter batas upah per kapita di bawah UMP (Rp 1.012.072), daya listrik maksimal 900 VA, serta deteksi kepemilikan aset mobil atau sertifikat tanah,

   4. Kolaborasi dan Penguatan Lapangan: Menindaklanjuti arahan Surat Edaran Gubernur, pelaksanaan di lapangan akan melibatkan sinergi solid antara Dinsos, Dindukcapil, Aparat Kewilayahan (Babinsa dan Bhabinkamtibmas), hingga jaringan kader Posyandu dan Dasawisma guna memperluas jangkauan sosialisasi dan pendampingan registrasi-sanggah data masyarakat,

   5. Edukasi Cegah Disinformasi: Seiring dengan dorongan aktivasi mandiri, Dinkominfo mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala bentuk hoak atau penipuan yang mengatasnamakan petugas Dindukcapil saat proses aktivasi IKD.

Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinsos Temanggung, Ani Lusiyah, menambahkan bahwa pihak dinas bersama pendamping PKH, TKSK, PSM, Karang Taruna, Tagana, dan Pordam akan segera melakukan konsolidasi internal untuk menyusun jadwal pendampingan ke tingkat desa guna mengampanyekan gerakan aktivasi mandiri ini, sehingga ekosistem data Perlinsos di Kabupaten Temanggung terbangun valid dan inklusif. (Sty;EKp)