Yogyakarta - Bupati Agus Setyawan mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI). Rakor bertema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas Korupsi pasca Pelantikan Kepala Daerah", dihadiri pula oleh kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, digelar di Jogja Expo Center, Rabu (19/3/2025). 

Bupati yang akrab disapa Agus Gondrong ini mengatakan, penekanan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menjaga komitmen antikorupsi, sehingga hal tersebut selaras dengan keinginannya mewujudkan Kabupaten Temanggung bebas korupsi dan pungli. 

Ia menuturkan, transparansi sejak awal mulai perencanaan hingga penerapan sangat penting, bahkan disampaikan pula oleh KPK, pengalaman di beberapa tempat terkait penindakan perbuatan korupsi. 

"Penekanannya mulai dari perencanaan sampai aplikasi kaitan penggunaan anggaran harus sebaik-baiknya, harus benar, jangan sampai terindikasi, bahwa itu adalah setingan korupsi. Harapan dari KPK, kawan-kawan kepala daerah tidak terjerat atau terindikasi untuk merencanakan sesuatu demi untuk kepentingannya atau memperkaya diri. Intinya, kami diberi arahan untuk menjadi pemimpin yang baik, transparan sejak awal, tidak ada kunci-kuncian. KPK paham kalau sesuatu hal diseting sejak awal, sudah mengendus, tidak mudah dibohongi," ujarnya.     

Ketua KPK RI Setyo Budiyanto menekankan, bahwa komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan menjadi apsek utama yang harus diperkuat pasca-pelantikan.

Kepala daerah itu, kata Setyo sudah memiliki kekuatan, namun perlu menjaga integritas mereka. Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk bekerjasama dengan DPRD, dan aparat penegak hukum sebagai kunci utama upaya pencegahan, serta pemberantasan korupsi. 

"Kepala daerah telah melewati berbagai tantangan sejak tahap pencalonan hingga pelantikan. Oleh karena itu, setelah resmi menjabat kami harapkan terus berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. KPK terus melakukan pemantauan terhadap pemerintah daerah, meskipun keberadaannya tidak selalu terlihat di lapangan," tandasnya.(ary;ekp)